Majelis hukum memadankan
Majelis hukum memadankan Hong Kong mencegah” Glory to Hong Kong,” suatu lagu keluhan yang timbul sepanjang unjuk rasa kerakyatan massal di kota itu pada 2019.
Ditulis dengan cara anonim, liriknya tercantum jargon” Bebaskan Hong Kong, revolusi era kita,” serta lagu itu nyaris tidak diperbolehkan buat dinyanyikan ataupun diputar semenjak daulat membubarkan keluhan serta Beijing meresmikan hukum keamanan nasional yang memencet antipati tahun 2020.
Ketetapan Majelis hukum memadankan hendak membuat” Glory to Hong Kong” jadi lagu awal yang dilarang di sisa koloni Inggris, semenjak diserahkan pada Cina tahun 1997.
“( Kita) merasa puas kalau injunksi wajib diserahkan,” catat juri memadankan Jeremy Poon dalam suatu ketetapan, membagikan perintah yang hendak mengakhiri beberapa aksi tercantum pemancaran serta pementasan lagu itu.
Administratur pada bulan Juni tahun kemudian sudah memohon injunksi buat mencegah” Glory to Hong Kong” namun ditolak oleh Majelis hukum Besar dalam sesuatu ketetapan mencengangkan, yang berkata kalau pantangan itu dapat mempunyai” akibat mencekam” pada pihak ketiga yang tidak bersalah.
Majelis hukum pula berkata dikala itu kalau injunksi itu tidak mempunyai” khasiat jelas,” yang tidak sepakat oleh para juri di Majelis hukum memadankan pada hari Rabu.
” Pembuat lagu itu berarti supaya lagu itu jadi senjata serta begitulah yang terjalin,” catat Poon.
Injunksi awas dibutuhkan sebab” hukum kejahatan sendiri tidak hendak menggapai tujuan kebutuhan khalayak buat melindungi keamanan nasional”.
Injunksi itu bermuatan dispensasi buat” kegiatan akademis serta aktivitas informasi”, suatu adaptasi yang terbuat penguasa sehabis persoalan dini dari para juri.
Menggantikan penguasa sepanjang sidang memadankan pada bulan Desember, pengacara Benjamin Yu berargumen kalau lagu itu mendekati dengan” misinformasi serta agitasi”.
Ia berkata lagu itu sedang” menggila” serta” senantiasa amat efisien dalam membangkitkan marah khalayak”.
Permasalahan penting yang dinaikan oleh para juri sepanjang sidang Desember merupakan mengenai gimana perintah yang diusulkan penguasa hendak mempengaruhi fasilitator layanan internet- mencerminkan kebingungan yang dinaikan dengan cara global mengenai gerakan data yang leluasa di Hong Kong.
Administratur sudah menuntut raksasa internet semacam Google buat menghilangkan lagu keluhan itu dari hasil pencarian serta program film mereka, namun nyaris seluruhnya ditolak.
Majelis hukum memadankan
Menteri teknologi Hong Kong berkata injunksi itu beberapa dimaksudkan buat memastikan Google buat menghilangkan” Glory to Hong Kong” dari hasil pencarian internet.
Google berkata pada Maret 2023 mereka menyambut permohonan dari daulat buat menghilangkan 2 film YouTube mengenai lagu yang salah dimainkan selaku lagu kebangsaan Hong Kong dalam suatu pertandingan berolahraga.
Polisi berkata konten itu ialah penghinaan yang disengaja kepada lagu kebangsaan namun Google tidak menghilangkan film itu.
Hong Kong tidak mempunyai lagu kebangsaan sendiri, serta memakai” March of the Volunteers” kepunyaan Cina.
Dalam ajaran” satu negeri, 2 sistem” Beijing, Hong Kong diperintah di dasar sistem peradilan sendiri yang terpisah dari majelis hukum di darat.
Sehabis keluhan ditumpas serta hukum keamanan nasional Beijing diundangkan, antipati khalayak beberapa besar bolos, serta beberapa besar penggerak pro- demokrasi serta politisi antagonisme sudah dibekuk, dibungkam, ataupun melarikan diri dari Hong Kong.
viral penjualan online terpercaqya di indonesia => https://pstore.pro/